Tritik.id – Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Jawari tengah memetakan persoalan tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di wilayah Sumbar.
Dia mendorong penataan dan legalisasi pertambangan agar aktivitas tambang bisa dikendalikan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.
Jawari mengatakan, persoalan tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan penindakan kepolisian.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, pakar hingga masyarakat.
“Kita sudah bicara dengan stakeholder terkait. Kita harus tata secara komprehensif semuanya. Saya ingin ini harus dikendalikan, baik kerusakan lingkungan juga harus bisa dijaga, kemudian kesejahteraan masyarakat juga tetap diperhatikan,” kata Jawari saat diwawancarai wartawan, Rabu (11/11/2026).
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang memetakan persoalan PETI dari berbagai aspek.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari strategi yang tepat dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal di Sumbar.
Jawari menyebut telah berdiskusi dengan sejumlah pakar serta berkomunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Menurutnya, persoalan PETI memiliki banyak sisi yang harus dipahami sebelum menentukan langkah penanganan. Karena itu, polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya sedang memetakan semua itu. Saya lihat dari semua aspek. Teman-teman yang paling paham aspeknya. Ini tidak cukup satu sudut pandang, sehingga saya mencari masukan strategi apa yang paling tepat,” ujarnya.
Jawari juga mendorong agar aktivitas pertambangan yang memungkinkan untuk ditata dapat masuk dalam skema legalisasi. Dengan begitu, nantinya terdapat aturan yang jelas mengenai lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan area pertambangan.
Dia berharap melalui pengaturan tersebut, aktivitas tambang yang berpotensi merusak lingkungan tidak mendapatkan izin.
“Kalau diatur, tambang yang merusak lingkungan tidak akan diizinkan,” tegasnya.
Jawari menilai pendekatan kolaborasi dan legalisasi menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan PETI.
Sebab, aktivitas pertambangan juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kan tidak bisa langsung dilarang. Maka itu, dengan kolaborasi stakeholder semuanya berpikir sama-sama untuk memikirkan PETI, insyaallah selesai,” tutupnya. (*)
