Tritik.id – Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Jawari mendorong adanya pengaturan lokasi pertambangan untuk mengatasi maraknya aktivitas tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI).
Nantinya, lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan area tambang harus ditentukan secara jelas.
Jawari menegaskan, penataan pertambangan diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang harus diselesaikan dalam penanganan PETI adalah belum adanya pengaturan yang jelas mengenai lokasi pertambangan. Karena itu, ia mendorong agar aktivitas tambang dapat ditata melalui mekanisme legalisasi.
“Nanti tambang itu semua legal terwujud sehingga ada aturan lokasi mana yang boleh menambang. Sehingga ada aturan mana boleh dan tidak boleh,” kata Jawari kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan tidak boleh mendapatkan izin.
“Kalau diatur, yang tambang merusak lingkungan tidak akan diizinkan,” ujarnya.
Jawari menyebut penanganan tambang ilegal tidak bisa hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Ada kepentingan masyarakat yang juga harus diperhatikan, terutama mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Karena itu, ia ingin penataan tambang dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Saya ingin semuanya harus dikendalikan. Baik untuk kerusakan lingkungan itu juga harus bisa dijaga, kemudian hal-hal yang lain, masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga tetap,” jelasnya.
Saat ini, Jawari mengaku tengah memetakan persoalan PETI di Sumbar. Ia juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas yang membidangi ESDM dan lingkungan hidup, serta berdiskusi dengan sejumlah pakar.
Menurutnya, diperlukan berbagai masukan untuk menentukan strategi paling tepat dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal.
Jawari berharap penataan dan legalisasi pertambangan dapat menjadi salah satu jalan keluar sehingga kegiatan tambang memiliki kepastian aturan, masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi, dan kerusakan lingkungan bisa dicegah. (*)
