Tritik.id – Seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera sepakat memperkuat konektivitas dan mengintegrasikan kebijakan pembangunan regional.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam deklarasi bersama bertajuk MUFAKAT TUAH SAKATO dengan semangat Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama.
Kesepakatan itu ditandatangani para gubernur se-Sumatera dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di Pulau Sumatera.
Menurutnya, potensi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, hingga pariwisata di setiap provinsi akan memberikan manfaat lebih besar jika didukung konektivitas yang terintegrasi.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut persoalan pembangunan regional, seperti distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan masing-masing daerah.
Karena itu, Mahyeldi mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu oleh 10 provinsi di Sumatera.
Hasil perencanaan bersama tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas agar kebutuhan pembangunan regional masuk dalam kebijakan nasional.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan konektivitas transportasi darat, kereta api, dan laut.
Termasuk di dalamnya percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera serta optimalisasi pelabuhan dan layanan Tol Laut.
Menurut Mahyeldi, infrastruktur yang terintegrasi tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi serta membantu pengendalian inflasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun konektivitas yang tangguh terhadap bencana.
Gangguan infrastruktur akibat bencana dapat berdampak luas terhadap distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik.
Karena itu, penyediaan jalur alternatif dan upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi perlu menjadi bagian dari perencanaan bersama.
Dalam kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur juga mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi, percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera, serta optimalisasi layanan Tol Laut.
Selain itu, mereka menyepakati pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, data PDRB dan indikator sosial ekonomi harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka statistik, tetapi juga harus berdampak pada terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan kesepakatan tersebut berjalan, evaluasi pelaksanaan rekomendasi akan dilakukan sekurang-kurangnya setiap enam bulan di masing-masing provinsi dan minimal satu kali dalam setahun di tingkat regional Sumatera.
Adapun Konreg PDRB-ISE berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud; serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado.
Hadir pula Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono, dan Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bernike Christiawan, serta perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera. (*)
