Tritik.id – Masyarakat diminta lebih teliti sebelum mendaftar perjalanan umrah dengan memastikan biro perjalanan memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Imbauan ini disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat menyusul kasus 105 warga Pasaman Barat yang terlantar di Jakarta setelah gagal berangkat ke Arab Saudi.
Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengatakan masyarakat dapat memeriksa legalitas travel melalui aplikasi Satu Haji.
Namun, pengecekan harus dilakukan dengan mencocokkan nama resmi perusahaan sesuai ejaan yang terdaftar.
Masyarakat tidak cukup hanya mencari nama singkat atau merek yang digunakan biro perjalanan.
“Dia harus sesuai dengan ejaan yang didaftarkan, tidak singkatan dan tidak branding,” kata Rifki kepada wartawan, Senin (9/11/2026) malam.
Rifki menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sistem untuk memantau penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang memiliki izin resmi.
Namun, pengawasan terhadap pihak yang tidak terdaftar menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, pihak yang tidak memiliki izin terkadang menggunakan identitas, atribut, atau akun milik PPIU yang sudah terdaftar.
Praktik tersebut membuat masyarakat berpotensi mengira perjalanan umrah diselenggarakan oleh perusahaan resmi.
“Kalau sudah berizin, kami dapat pantau. Nah, kebetulan beberapa kali kecolongan, pihak yang non-PPIU cukup pintar untuk mengakali, baik dari proses pendaftaran memakai PPIU yang terdaftar sampai atribut yang menyamarkan menjadi bagian dari kelompok PPIU yang sudah terdaftar,” ujarnya.
Karena itu, Rifki juga meminta masyarakat ikut membantu pengawasan dengan melaporkan apabila mengetahui adanya travel bermasalah atau pihak yang diduga menyelenggarakan perjalanan umrah tanpa izin.
Ia mengatakan informasi dari masyarakat dibutuhkan karena Kemenhaj tidak memiliki daftar lengkap pihak-pihak yang beroperasi tanpa izin.
Kasus 105 jemaah asal Pasaman Barat menjadi salah satu contoh persoalan yang kini ditindaklanjuti Kemenhaj.
Rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif yang gagal berangkat meski sebelumnya telah dijanjikan berangkat pada 28 Oktober 2026.
Dalam kasus tersebut, SUKA Travel diketahui sudah tidak memiliki izin PPIU aktif sejak sekitar satu tahun lalu.
Travel itu diduga menggunakan akun Siskopatuh milik PPIU lain untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah.
Kemenhaj kini melakukan tindak lanjut administratif terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk memverifikasi PPIU pemilik akun yang digunakan dalam keberangkatan tersebut. (*)
