Nasional

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bermasalah Sejak 2025

×

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bermasalah Sejak 2025

Sebarkan artikel ini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026), setelah bank tersebut gagal melakukan penyehatan kondisi keuangan.

Tritik.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

Pencabutan izin dilakukan setelah bank tersebut gagal melakukan penyehatan, terutama dalam mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Roni dalam keterangan resmi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyampaikan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar, Kamis (19/11/2026).

BPR yang beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota itu sebelumnya telah masuk dalam pengawasan OJK sejak November 2025.

Baca Juga  Pinjamkan Akun Siskopatuh ke SUKA Travel, Izin PPIU Terancam Dicabut

Pada 5 November 2025, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status Bank Perekonomian Rakyat Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank berada di bawah 12 persen.

Namun, upaya penyehatan yang diberikan OJK tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, pada 30 Oktober 2026, status BPR LPN Labuh Gunung ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

OJK menilai pengurus dan pemegang saham telah diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki kondisi keuangan bank, khususnya persoalan permodalan dan likuiditas.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil memulihkan kondisi BPR.

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah penanganan melalui likuidasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026.

Baca Juga  105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Gagal Berangkat ke Arab Saudi

LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK resmi mencabut izin operasional bank pada 19 November 2026.

Setelah pencabutan izin usaha, proses penanganan bank akan dilanjutkan oleh LPS melalui mekanisme likuidasi.

LPS juga akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

OJK pun meminta nasabah BPR LPN Labuh Gunung tidak panik menyikapi pencabutan izin tersebut.

Sebab, dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (*)