Padang

Lindungi Konsumen, DPRD Padang Matangkan Aturan Label Makanan Halal dan Nonhalal

×

Lindungi Konsumen, DPRD Padang Matangkan Aturan Label Makanan Halal dan Nonhalal

Sebarkan artikel ini
BAHAS RANPERDA HALAL - Komisi IV DPRD Kota Padang menggelar rapat lanjutan pembahasan Ranperda inisiatif tentang Jaminan Produk Halal bersama sejumlah OPD dan instansi terkait di Kota Padang, Senin (9/11/2026). Pembahasan tersebut mencakup kewajiban pencantuman informasi makanan nonhalal serta fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku UMKM. (DPRD Padang)

Tritik.id – DPRD Kota Padang menyiapkan aturan yang mewajibkan pedagang mencantumkan informasi atau label makanan nonhalal secara jelas di tempat usaha. Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Aturan ini disiapkan untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim, mengenai status makanan yang dijual di rumah makan maupun tempat usaha kuliner.

Dengan adanya penanda tersebut, konsumen diharapkan bisa mengetahui apakah makanan yang dibeli termasuk kategori halal atau nonhalal tanpa harus terlebih dahulu menanyakannya kepada pedagang.

Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar, mengatakan Ranperda Jaminan Produk Halal merupakan inisiatif Komisi IV karena hingga saat ini Kota Padang belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal.

Menurutnya, Padang memang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. Namun, aturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur transparansi informasi mengenai produk halal maupun nonhalal.

“Ketahanan pangan bicara secara umum. Yang spesifik halal itu belum. Padahal, ada undang-undang yang mewakili dan ada kewajiban label halal untuk menjamin halalan thayyiban bagi masyarakat,” kata Iskandar saat pembahasan lanjutan Ranperda Jaminan Produk Halal bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu substansi yang tengah disiapkan adalah kewajiban mencantumkan label atau informasi yang mudah terlihat pada tempat usaha yang menyediakan makanan halal dan nonhalal secara bersamaan.

Sebagai contoh, rumah makan yang menyediakan rendang daging sapi sekaligus makanan berbahan daging babi harus memberikan penanda secara terbuka agar konsumen mengetahui jenis makanan yang dijual.

Informasi tersebut harus ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat sehingga masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang dapat menentukan pilihan makanan sesuai kebutuhan dan keyakinannya.

Iskandar menegaskan, jaminan kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku. Proses pengolahan hingga penggunaan peralatan memasak juga harus menjadi perhatian.

Baca Juga  Kabar Baik! Penumpang Bus AKDP ke Terminal Anak Air Bisa Naik Trans Padang Hanya Rp1

Sebab, bahan makanan yang berasal dari sumber halal tetap berpotensi tercampur dengan unsur nonhalal apabila diolah menggunakan peralatan yang sama tanpa pemisahan.

“Kalaupun bahannya halal, tetapi prosesnya tidak halal, atau prosesnya halal tetapi bercampur dengan perlengkapan dan peralatan yang tidak halal, tentu ini menjadi persoalan. Masyarakat harus mendapatkan informasi itu tanpa harus bertanya,” ujarnya.

Tegaskan Aturan Label Nonhalal Bukan Diskriminasi

Iskandar menegaskan, pengaturan mengenai pencantuman label makanan halal dan nonhalal bukan bertujuan mendiskriminasi kelompok agama tertentu.

Sebaliknya, ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan seluruh konsumen mendapatkan informasi yang benar dan terbuka sebelum membeli atau mengonsumsi makanan.

Ia mencontohkan, pedagang muslim yang memiliki pelanggan dari kalangan nonmuslim juga perlu memberikan informasi apabila menyediakan makanan nonhalal. Begitu pula sebaliknya, keterbukaan informasi harus berlaku bagi seluruh pelaku usaha.

“Ini bukan untuk diskriminasi agama. Semata-mata untuk memberikan informasi yang valid kepada semua orang. Kalau mau yang itu silakan, mau yang ini juga silakan. Jangan sampai masyarakat terkecoh karena tidak adanya informasi,” jelasnya.

Menurut Iskandar, regulasi tersebut juga menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai belum meratanya informasi kehalalan produk makanan yang beredar di pasaran.

Karena itu, DPRD Padang ingin pengaturan tersebut memiliki landasan hukum melalui peraturan daerah sehingga pelaksanaannya dapat berkelanjutan, termasuk ketika terjadi pergantian pemerintahan.

UMKM Padang Bakal Difasilitasi Sertifikat Halal

Selain mengatur transparansi label makanan halal dan nonhalal, Ranperda Jaminan Produk Halal juga diarahkan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat halal.

Iskandar menyebutkan, kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM akan berlaku pada 2028 sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kemampuan pelaku usaha mikro dalam memenuhi persyaratan sertifikasi masih menjadi tantangan.

Selama ini, pemerintah telah memberikan fasilitas pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Namun, setelah program tersebut berakhir, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu UMKM, terutama usaha mikro, agar tetap bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Baca Juga  Pengangguran Padang Capai 9,28 Persen, Pemko Siapkan Peluang Kerja ke Luar Negeri

“Untuk usaha-usaha kecil, terutama mikro, mengurus sertifikat halal ini tidak mudah karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini juga yang ingin kita fasilitasi supaya mereka bisa memperoleh sertifikat halal dengan mudah, aman, dan lancar,” katanya.

Ia menilai kemudahan memperoleh sertifikat halal penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satunya anak-anak yang membeli jajanan di sekitar lingkungan sekolah.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai bahan baku dan proses pengolahan makanan yang dikonsumsi, termasuk produk jajanan seperti sosis yang dijual di luar kantin sekolah.

Komisi IV DPRD Padang Libatkan Sejumlah OPD Bahas Ranperda Halal

Dalam pembahasan lanjutan pada Senin (9/11/2026), Komisi IV DPRD Padang melibatkan sejumlah OPD dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan substansi Ranperda Jaminan Produk Halal.

Pihak yang dilibatkan di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, DPMPTSP, Satpol PP, Bagian Hukum Setdako Padang, Kementerian Agama Kota Padang, BBPOM, LKAAM, KAN Kecamatan Kuranji, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta tim penyusun naskah akademik.

Iskandar mengatakan, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ia menyebut pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses uji publik dalam penyusunan peraturan daerah.

“Uji publik ini merupakan salah satu bentuk agar peraturan yang dilahirkan benar-benar dibuat untuk memudahkan rakyat, mengamankan masyarakat, dan menyelamatkan masyarakat kita,” tuturnya.

Ia berharap Ranperda Jaminan Produk Halal nantinya dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan.

Pengaturan tersebut juga diharapkan sejalan dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SB(K).